Usulan Provinsi Kepulauan Nias, Perkuat Dulu Basis Kemandirian

Bupati Nias Utara Edward Zega menandatangani surat serah terima Ketua Forkada Sekepulauan Nias disaksikan oleh Bupati Nias Sökhi’atulö Laoli (kiri), Wali Kota Gunungsitoli Martinus Lase, Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi, dan Bupati Nias Barat Adrianus Aroziduhu Gulö, Kamis (31/10/2013), di Wisma Soliga, Gunungsitoli. | Foto: NBC/Irwanto Hulu - See more at: http://www.nias

bangkit.com/2013/12/usulan-provinsi-kepulauan-nias-perkuat-dulu-basis-kemandirian/#sthash.jiKXaWEj.dpuf

NBC — Jumlah pendaftar tes CPNS 2013 di Pulau Nias membeludak, terutama Kabupaten Nias Utara Para pelamar banyak yang datang dari Sumatera Utara. Mereka beradu nasib memburu profesi membanggakan sebagai PNS. Kapal penyeberangan Gunungsitoli ke Sibolga pun, beberapa hari setelah berlangsungnya tes, tak sanggup membawa mereka pulang ke kota-kota asalnya di Sumatera.

Perekrutan tenaga baru itu sendiri sesungguhnya merupakan langkah untuk memperkuat jajaran birokrasi. Selama ini, para abdi negara itu belum mampu menjalankan tugas suci menyejahterakan masyarakat sesegera mungkin.

Namun, bagi warga tampaknya tidak demikian. Kesempatan masuk jadi punggawa negara adalah sesuatu yang amat mereka tunggu. Pilihan hidup lain ada di urutan belakang. Sehingga segala daya upaya mesti dikerahkan agar bisa merebut salah satu kursi.

Pada pengujung tahun 2013 saat hasil tes masuk yang ditunggu tak juga segera diumumkan segala sumpah serapah pun muncul. Tanpa bukti kuat terlontar berbagai umpatan, terutama yang bersikap sinis. Mungkin saja mereka benar.

Redaksi NBC menerima berbagai pertanyaan sekitar pengumuman hasil tes itu. Mereka tak sabar dan membutuhkan kepastian nasibnya kendati secara matematis peluang mereka kecil.  Setelah pengumuman itu pun tidak semua yang memenuhi ambang kelolosan (passing grade) akan lolos karena harus disesuaikan dengan kebutuhan. Pemerintah daerah terpaksa merangking dan mengambil urutan teratas.

PAD Masih Masalah.

Masyarakat luas tentu menunggu jika jajaran birokrasi sudah kuat kemakmuran pun segera datang. Sebab, sampai saat ini kemampuan para pemerintah daerah masih amat rendah. NBC mencatat bahwa porsi pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD hanya sebesar 4 persen. Angka itu cuma separuh dari rata-rata nasional. Padahal, menurut para pakar, setidaknya porsi itu sebesar 10 persen agar kemandirian sebuah daerah otonomi baru (DOB) tercapai.

Selama ini pengeluaran lebih banyak untuk menutupi biaya rutin berupa gaji para PNS. Sementara kemampuan mereka untuk bekerja menyalurkan dana pembangunan masih terbatas. Akibatnya, sisa anggaran selalu tinggi. Lihatlah kemampuan Pemerintah Kabupaten Nias Barat menyerap APBD tahun anggaran 2013 ini. Amat rendah bukan?

Jika tahun depan birokrasi kelima DOB Nias bertambah gemuk, apakah kemampuan mereka menyerap dana pembangunan meningkat?

Yang paling dikhawatirkan adalah jika yang terjadi sebaliknya. Para punggawa baru itu tidak meningkatkan kemampuan, malah mereka menciptakan beban baru. Jarak antara pengeluaran anggaran untuk gaji PNS dan  realisasi belanja langsung APBD kian besar.Jika tahun depan birokrasi kelima DOB Nias bertambah gemuk, apakah kemampuan mereka menyerap dana pembangunan meningkat?

Yang paling dikhawatirkan adalah jika yang terjadi sebaliknya. Para punggawa baru itu tidak meningkatkan kemampuan, malah mereka menciptakan beban baru. Jarak antara pengeluaran anggaran untuk gaji PNS dan  realisasi belanja langsung APBD kian besar.

Tentu hal seperti itu mesti dicegah. Bagaimanapun, warga mesti menikmati arti sesungguhnya otonomi yang selalu didengungkan sebagai alat ampuh mencapai kemakmuran. Pemekaran Nias dan jika mungkin kelak berdiri sebuah Provinsi Nias, bukan hanya janji kosong elite lokal yang dibutuhkan peran seraya menaguk dana otonomi dari pemerintah pusat.

Layu Sebelum Berkembang

Sekali lagi, tujuan pemekaran  adalah memotong jalur birokrasi atau mengurangi konsentrasi kewenangan di tingkat pusat. Jika itu berjalan baik, elite lokal yang lebih paham tabiat masyarakat di lingkungannya sendiri, dibandingkan dengan orang-orang pintar dari Jakarta, bakal dapat kesempatan mewujudkan kearifannya.

Semoga apa yang sedang berlangsung di jajaran birokrasi Kabupaten Nias Selatan bukan merupakan gambaran kondisi Nias secara keseluruhan. Bagaimanapun, kita tetap menyimpan harapan agar kasus-kasus dugaan korupsi itu dapat dituntaskan penegak hukum. Seusai persidangan roda pemerintahan berjalan kembali.

Pedih memang tinggal di wilayah yang tengah jadi pergunjingan publik lantaran para pemimpinnya terseret tindak rasuah. Selain negara, terutama masyarakat miskin, kehilangan hartanya, ongkos psikologisnya juga besar. Setiap kader baik yang seharusnya mumpuni memimpin kadang layu sebelum berkembang.

Masyarakat telanjur skeptis. Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi mengatakan pada hadirin perayaan Natal Oikumene Nias Selatan di Lapangan Orurusa, Kelurahan Pasar, Kecamatan Telukdalam, Jumat (27/12/2013) malam bahwa dirinya selalu dianggap salah. Bila melakukan “a” salah, “b” salah, dan ‘c” juga salah. “Kepada seluruh masyarakat Nias Selatan, kami tidak sempurna, kami banyak salah. Berikanlah kami kesempatan untuk melakukan tugas kami dengan baik,” tutur dia saat itu.

Kondisi pemerintahan di sana amat berat. Sejumlah kasus dugaan korupsi membelit pemerintahan Nias Selatan. Pada pengujung 2013, pertikaian dengan DPRD pun berlanjut. Menjelang tutup tahun RAPBD 2014 belum disepakati. Hal yang sama terjadi setahun lalu.

Fundamen untuk mapan sebagai DOB mandiri tampak masih rapuh. Indikator-indikator dasar masih rendah. Direktur Jenderal Otonomi Daerah pun, tak memberikan angka yang tinggi untuk hasil evaluasi kepada kelima DOB Nias. Malahan angka di bawah batas minimal diberikan ke Kabupaten Nias Barat dengan catatan jika tak segera memperbaiki diri, akan dikembalikan ke kabupaten induk. Nias Barat adalah salah satu dari 5 DOB baru yang terancam. Empat lainnya berasal dari Papua.

Revisi UU Pemda                                                          

Seolah abai dengan fakta di atas, para elite Nias malah terus bergerak mencari dukungan masyarakat atas usaha mereka memohon pemekaran baru, yakni pembentukan Pronvinsi Kepulauan Nias.  Minggu  (15/12/2013), para pengurus Badan Persiapan Pembentukan (BPP) Provinsi Nias berkumpul di Gunungsitoli. Mereka berusaha menarik perhatian masyarakat dan membuat apa yang mereka sebut gerakan 1 kilogram getah karet, setara dengan Rp 10.000.

Menurut Koordinator Forum Kepala Daerah (Forkada) Kepulauan Nias Edward Zega,  sejak deklarasi pembentukan Provinsi Kepulauan Nias (2/2/2009), berbagai upaya agar Provinsi Kepulauan Nias dapat terwujud sudah dilakukan.

Ditegaskannya bahwa  pembentukan Provinsi Kepulauan Nias didasari oleh kondisi alam dan ekonomi, keadaan sosial masyarakat, keterkaitan beberapa kabupaten/kota dalam suatu kesatuan sejarah, suku bangsa, dan budaya. Alasan yang paling mengemuka dalam wacana pemekaran daerah adalah sejalan dengan semangat otonomi daerah.

Alasan itu akan dipertimbangkan oleh para petinggi tingkat nasional. Benar bahwa  DPR pada 24 Oktober 2013 telah sepakat atas usulan 65 DOB dan 8 provinsi baru, termasuk Nias.  Akan tetapi, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengingatkan bahwa usul boleh saja. Sikap pemerintah adalah menanti revisi Undang-Undang Pemerintah Daerah.

Kegagalan secara nasional pemekaran dan pelaksanaan otonomi daerah telah banyak disadari. Menjelang tutup buku legislatif dan pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono mestinya membuat rakyat Nias bersikap realistis.

Pertama, cita-cita pembentukan Provinsi Kepulauan Nias masih jauh. Jika pemerintahan baru  dan DPR periode 2014-2019 terbentuk  tak serta-merta hal itu terwujud. Masih banyak perkembangan tingkat nasional yang bakal menentukan.

Kedua, memperkuat sendi-sendi kemandirian pada kelima DOB di Nias menjadi persoalan yang lebih penting. Ada keyakinan bahwa warga Nias akan lebih mengutamakan terwujudnya kesejahteraan setelah itu baru disusul pembentukan Provinsi Kepulauan Nias. Dengan kondisi kemandirian rapuh seperti itu, beban pemerintah pusat bakal bertambah berat jika mesti menyuplai dana tambahan untuk kebutuhan belanja birokrasi provinsi baru.

- See more at: http://www.nias-bangkit.com/2013/12/usulan-provinsi-kepulauan-nias-perkuat-dulu-basis-kemandirian/#sthash.jiKXaWEj.dpuf